Komnas HAM Papua Apresiasi Rekrutmen Polri, Ini 3 Alasannya

PAPUA - Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Fritz Ramanday megatakan ada tiga hal yang dia catat dan apresiasi dari proses rekrutmen anggota Polri di Polda Papua tahun ini. Pertama, dia mengapresiasi Polda Papua yang membuka sub-panitia daerah (panda) di Timika.

“Saya apresiasi Polda Papua yang pada rekrutmen tahun ini dengan membuka sub panda di Timika dan panda di Jayapura. Langkah ini mempermudah anak-anak Papua untuk mengikuti tes, ” kata Fritz dalam keterangan tertulis, Senin (20/5/2024).

Baca juga: Kapolri Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2022, Ini Penekanannya

Kedua, Fritz juga mengapresiasi kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal batas usia rekrutmen yang tadinya maksimal 21 tahun menjadi 25 tahun. Fritz mengatakan kebijakan ini memperluas kesempatan bagi pemuda di Papua untuk memiliki karier di kepolisian.

“Juga usia dari 21 menjadi 25, terutama secara khusus bagi anak-anak Papua, ” ucap dia.

Baca juga: Kapolri Turun Langsung ke Pasar Pastikan Stok Minyak Goreng Untuk Warga Aman

Ketiga, Fritz kemudian mengapresiasi kebijakan Kapolri soal kuota 2.000 calon siswa baru untuk pendidikan Polri di tahun ini. Apalagi, lanjut Fritz, 70 persen dari jumlah tersebut diutamakan untuk anak-anak asli Papua.

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri Drs Listyo Sigit Prabowo atas kebijaksanaannya memberikan kuota 2.000 untuk Polda Papua tahun ini. Ini adalah kebijakan afirmatif dalam konteks ekonomi khusus dalam merekrut anak-anak Papua, sekaligus kuota 70 persen yang diberikan bagi anak2 Papua untuk masuk Polri, ” ungkap Fritz.

Baca juga: Kapolri Pastikan Komitmen Beri Layanan Publik Terbaik

Fritz menilai kebijakan demi kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan Polri pada kemajuan di masa depan. “Kebijakan ini adalah kebijakan yang berpihak untuk Papua yang lebih baik di masa mendatang, ” imbuh dia.

Fritz lalu menjelaskan dalam rekrutmen anggota Polri tahun ini, Polda Papua telah menggandeng Komnas HAM Perwakilan  Papua sebagai pengawas eksternal. Fritz mengatakan pihaknya diberi ruang seluas-luasnya untuk mengawasi seluruh tahapan seleksi anggota Polri.

Baca juga: Densus Pantau Lima WNI Fasilitator Keuangan ISIS

“Polda Papua telah memberikan kesempatan kepada panitia pengawas eksternal untuk terlibat aktif mengawasi seluruh tahapan seleksi. Kami memiliki MoU dengan Mabes Polri, tapi juga dengan pihak BNNP, pihak RRI dan media. Ini menunjukkan Polda ingin menunjukkan bahwa seluruh tahapan transparan, ” terang Fritz.

“Saya menyampaikan saran kepada Polda Papua agar inovasi-inovasi ini terus dievaluasi dan ditingkatkan untuk tahun mendatang, ” pungkas dia. (Humas Polres Maros/*)

Baca juga: Kapolri: Bayar Pajak Bermanfaat Bagi Kepentingan Masyarakat dan Negara Indonesia